Peta

Pontianak – Koalisi HAK Kalbar mendesak para pihak agar mempercepat penetapan hutan adat di wilayah Kalimantan Barat. Penetapan hutan adat ini dinilai penting agar masyarakat hukum adat dapat lebur dengan hutannya, dan menata kehidupan mereka secara berkelanjutan. “Penetapan hutan adat dalam wilayah MHA penting dan mendesak untuk segera diwujudkan untuk penguatan maupun pengakuan keberadaan MHA di Kalimantan Barat. Adapun target penetapan hutan adat di Kalimantan Barat seluas 656.340,17 hektar pada tahun 2018-2022 yang tersebar di 9 daerah kabupaten” jelas Agustinus Agus, Ketua HAK Kalbar dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Hutan Adat tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/4/18) di Pontianak. Menurut Agus, sebanyak 1,6 juta hektar luas wilayah adat telah dipetakan di Kalbar.

Banyak permukiman masyarakat hukum adat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pada satu sisi, keberadaan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan mengancam keberlanjutan sumber daya hutan sebagai ekosistem kompleks tempat masyarakat adat menggantungkan kehidupannya. “Masyarakat hukum adat rentan menjadi korban kriminalisasi hingga penggusuran dari wilayah hidupnya akibat kebijakan berbasis hutan dan lahan yang mengabaikan prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan atas hadirnya izin bagi industri ekstraktif, atau kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada penguatan dan perlindungan,” tegas Agus.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Marius Marcellus mengatakan bahwa penetapan hutan adat memiliki dasar hukum yang kuat yang mengacu pada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015, Perment No. 34 Tahun 2017, dan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1 Tahun 2016. “Luas potensi hutan adat di Kalbar sampai tahun 2018 mencapai 731.661,40 Ha dan tersebar disembilan kabupaten dengan yang terluas berada di Kabupaten Ketapang 291.296,66 hektar dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan 140.173,27 hektar,” jelas Marius Marcellus. Namun sampai saat ini progres penetapan hutan adat di Kalbar sampai 2017 baru empat kabupaten yang sudah memiliki Perda Pengakuan MHA dan kami harapkan untuk kabupaten lainnya melakukan hal yang sama guna memperjelas kedudukan MHA dimata dunia” ujarnya. (CRS)

 

Sumber: http://kalbarupdates.com/kalbar/metropolis/koalisi-hak-kalbar-desak-percepatan-penetapan-hutan-adat/), 6 April 2018.