Pemetaan Hutan Adat di Enam Binua Telah Dilakukan. Bagaimana Realisasi Kedaulatan Hidup Mereka?

 

[Dimuat di:

http://www.mongabay.co.id/2017/10/18/pemetaan-hutan-adat-di-enam-binua-telah-dilakukan-bagaimana-realisasi-kedaulatan-hidup-mereka/, diunduh tanggal 19/10/2017, pkl. 4:38 Wib]

 

Gedung Berkat Bagi Bangsa, Kecamatan Senakin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dipenuhi ratusan warga. Mereka adalah Timanggong, Gapit Timanggong, Pateh, Pasirah, Pangaraga, Tuha Tahutn, aparat pemerintah desa, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda dari 17 binua di 14 desa, Kecamatan Sengah Temila.

Binua adalah kesatuan wilayah pemerintahan adat dan hukum adat yang bersifat otonom. Kewenangannya melingkupi kampung-kampung permukiman penduduk yang memiliki banyak kesamaan dalam sejarah asal usul, adat istiadat, kelembagaan, dan kepemimpinan. Mereka juga mempunyai kesamaan bahasa serta model pengelolaan sumber daya alam.

Binua dipimpin oleh Timanggong, yang paling tinggi dan luas posisinya dalam menyelesaikan urusan dan atau pekara adat. Dia dibantu oleh Gapit Timanggong, kemudian Pasirah di bawahnya, lalu di posisi paling bawah yakni di kampung, adalah Pangaraga atau Pamane.

Mereka merupakan peserta aktif musyawarah besar yang dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut bahaupm aya’. Musyawarah dirangkai dengan peluncuran, serah-terima peta dan dokumen profil enam binua, juga dialog multipihak. Hasil musyawarah ini, akan diserahkan kepada Bupati Landak, Karolin Margret Natasa dan Ketua DPRD Kabupaten Landak, Hari Saman.

“Kegiatan ini menandai rangkaian akhir pemetaan partisipatif enam binua di daerah Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Prosesnya dilaksanakan kurang lebih dua tahun terakhir,” terang Timanggong BinuaTumila, Djaiyang.

Musyawarah besar adat ini didahului dengan ritual adat siton kumang. Tujuannya, memberitahukan dan meminta kepada penguasa alam semesta agar kegiatan berjalan lancar. “Terhindar dari rintangan dan semuanya aman,” papar Mardiro, Kepala Desa Senakin.

Pemetaan wilayah adat enam binua di Sengah Temila ini, pada dasarnya untuk mempertegas keberadaan wilayah masyarakat adat dan kedaulatan ruang hidup mereka. Di sini, konsep tata ruang masyarakat hukum adat digali dan didokumentasikan ke dalam bentuk profil binua: Tungkasa, Tumila, Rege, Bahumukng, Talaga, dan Soari. Secara administratif, wilayah tersebut masuk ke dalam empat desa yaitu Desa Andeng, Senakin, Aur Sampuk, dan Paloan.

Peta dan profil data sosial wilayah masyarakat hukum adat enam binua ini akan menjadi pijakan untuk tata guna lahan, menurut masyarakat adat Kanayatn. Tata guna lahan tersebut di antaranya adalah timawakng, kompokng, kabon gatah/karet, jakat/sawah, bawas, rimbak, hutan adat, dan permukiman.

Hutan Adat

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Dahniar Andriani, mengatakan janji Presiden Jokowi yang mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan kepada masyarakat adat, masih jauh panggang dari api. Pemerintah mengkalim, sebanyak 707.000 hektare sudah ditetapkan sebagai hutan adat. Target 4,8 juta hektare hutan adat lainnya akan ditetapkan hingga 2019.

“Namun, sebaran wilayahnya masih belum jelas. Angka itu masih imajiner,” ujarnya dalam Semiloka Percepatan Pengakuan Hukum Adat di Kalimantan Barat, 10 Oktober 2017. “Padahal, hutan adat merupakan jalan masuk pada skema pemerintah yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk itu, janji Jokowi patut ditagih lagi,” lanjutnya.

Dahniar pun mengingatkan akan angka 707.000 hektare yang harus dilihat langsung di lapangan. Pemerintah juga harus memastikan, wilayah adat tersebut dilindungi keberadaannya. “Masalahnya, birokrasi di tingkat provinsi belum banyak yang merespon dengan membuat payung hukum, yakni peraturan daerah. Untuk itu banyak pihak harus mendobrak rantai regulasi tersebut agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Matheus Pilin, Ketua Koalisi Hutan Adat untuk Kesejahteraan Kalimantan Barat (HAK), mengatakan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat di tanah air, khusus di Kalbar adalah dengan menghadirkan negara. “Dengan penetapan ini, ada kepastian hak atas wilayah (hutan) adat, dan peningkatan pemerataan pembangunan sosial ekonomi masyarakat,” katanya.

Hak-hak konstitusional masyarakat adat yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan, diantaranya adalah hak untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta hak milik pribadi. Koalisi HAK merupakan gabungan dari 13 organisasi sipil kemasyarakatan yang bekerja pada isu masyarakat adat.

Koalisi HAK, kata dia, telah memetakan 1,3 juta hektare dari 411 kampung di sembilan kabupaten di Kalimantan Barat. Hasilnya, terdata sekitar 151 sub suku, dengan 168 bahasa yang digunakan oleh