"Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan." 

Majang Kandoi terharu sedih setelah mendengar cerita getir beberapa perempuan dewasa dari Kab. Ketapang, dan peristiwa tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Bengkayang dan Singkawang yang menelan banyak korban jiwa baru-baru ini. Dalam satu artikel yang dibacakan di forum UNESCO dan UNDP pada 6 Agustus 1998, di Jakarta, Djuweng menghantarnya dengan kisah nyata para perempuan dewasa itu. “Mereka sedang menangkap ikan di sebuah sungai di tengah kebun sawit. Tiba-tiba seorang satpam mendatangi mereka lalu membentak dengan garangnya. Tumpahkan ikan-ikan itu ke sungai! Kalian tidak punya hak untuk menangkap ikan di sini. Sungai ini bukan lagi milik kalian. Sungai ini milik perusahaan. Para perempuan itu menumpahkan ikan hasil tangkapan mereka. Sambil menahan kepiluan yang memukul-mukul dada, mereka pulang ke rumah masing-masing dalam kebisuan,” tulisnya. Setelah perusahaan sawit datang, akses warga kampung terhadap sumber daya alam sekitar pun hilang. 16 Januari 2015, 8 orang tewas akibat tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Kec. Monterado, Kab. Bengkayang. Sebelumnya, di Kec. Singkawang Selatan, 4 Oktober 2014 lalu, 20 jiwa melayang karena tertimbun tanah longsor di lokasi penambangan emas. Apakah nasib apes korban tewas itu murni karena ulah mereka sendiri, ataukah juga ada unsur kelalaian pihak-pihak terkait?

Atas nama pembangunan nasional, tak sedikit rakyat, baik individu dan komunitas lokal terpaksa mengorbankan tanahnya diserobot oleh perusahaan yang mengantongi ijin Pemerintah. Meski janji-janji terlanjur telah diobral dan perusahaan terus beroperasi, tetap saja sebagian besar warga setempat tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali debu-debu dan lumpur jalan perusahaan. Dalam perspektif pembangunan, kegiatan perusahaan yang melakukan pembersihan lahan, penebangan hutan hingga mengeruk isi perut bumi diasosiasikan sebagai program pembangunan.

Tak sedikit pengalaman hadirnya program pembangunan itu tidak saja telah memperkaya segelintir warga, namun juga telah mengubah sebagian besar warga hingga menderita dan semakin miskin. Mereka yang jadi mafia tanah dan mendukung perusahaan dapat untung. Sedangkan sekelompok warga yang kehilangan tanah, kebun dan lahan kelolanya semakin miskin. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar... arus perubahan pun semakin kencang.

Daftar korban pembangunan semakin lengkap karena rakyat urung menikmati pajak dari perusahaan. Tak sedikit usahawan yang berijin resmi itu mangkir dari kewajiban membayar pajak. Di luar itu, ditengarai tidak sedikit perusahaan yang beraktivitas di luar prosedur. Tak semua aturan dan prosedur terkait perijinan ditaati oleh seluruh pemegang ijin. Lebih dari itu, ada di antaranya yang melanggar hak-hak hidup manusia. Organisasi JATAM, Kaltim menyatakan per 2011-2014 telah terjadi korban nyawa 11 anak-anak akibat kegiatan perusahaan pertambangan di Kaltim. Di manakah keadilan dan penegakan hukum itu? 

Hak rakyat pun dirampas karena praktik korupsi dana uang Negara untuk proyek pembangunan infrastruktur umum yang seharusnya digunakan sesuai standar. Padahal tak sedikit dari proyek tersebut sumber dananya dari utang luar negeri. Menurut data per Juli 2014, seperti dilansir Bank Indonesia tercatat utang luar negeri Indonesia menembus US$ 290,6 milyar (setara dengan Rp3.501,2 trilyun).

Inilah situasi kita selama ini. Pembangunan beda-beda tipis dengan pengorbanan. Katanya pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan apanya? Apakah dampak-dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan?

Tahun 2016 ini, kita resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara kita harus membuka akses masuk-keluar orang dan barang seluas-luasnya. Penduduk kita terbanyak se ASEAN. Pasti sudah dilirik Negara tetangga. Ini menantang potensi ekspor kita, tapi juga bisa meningkatkan ketergantungan kita pada kekuatan impor asing. Apalagi produk-produk luar negeri harganya seringkali bisa lebih murah dari harga produk lokal. Di era MEA nanti, dalam semangat persaingan pasar, bagaimana kah wajah pembangunan kita? Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan. Semoga tidak semakin banyak rakyat di negeri ini merasa demikian sehingga tak perlu ikut sedih seperti Majang Kandoi. Hmm…kita sudahi dulu lah gerundelan ini, ya! Namanya aja gerundelan. [giring@esai].