Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Acara Kedepan

Perkumpulan Pancur Kasih disingkat PPK atau biasa disebut Pancur Kasih pada awalnya didirikan dalam bentuk Yayasan pada tanggal 24 April 1981, dengan nama Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) dan terdaftar di Notaris Tomi Tjoa Keng Liet, SH pada tahun 1981, No. 86. Sejak tahun 2002, perubahan Akta Notaris dan terdaftar di Notaris Veronica Elisabeth Elly, SH dengan Akta No. 52 atas nama Perkumpulan, dilanjutkan dengan perubahan Akta Notaris pada Februari 2013 yang terdaftar di Notaris Ali, SH dengan Akta No. 22. Pancur Kasih adalah Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Nirlaba yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat. Kala itu, tahun 1981, A.R. Mecer, A. Milon Somak, Maran Marcellinus A., P. Heliodorus, OFM. Cap, Syaikun Riady, dan Firmus Kadri mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) untuk merespon persoalan sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat Dayak di bidang pendidikan, ekonomi, sumber daya alam dan ekologi di Kalimantan Barat. selengkapnya
Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu
Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu
Pembangunan = Pengorbanan ?
Pembangunan = Pengorbanan ?
“Tonah Colap Torutn Pusaka Bukit Serangkang” Melestarikan Hutan a la Masyarakat Dayak Kualatn
“Tonah Colap Torutn Pusaka Bukit Serangkang” Melestarikan Hutan a la Masyarakat Dayak Kualatn

Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu

  Minggu, 17 April 2016 09:41

SUMBER AIR : Salah satu sumber air di kaki bukit Bukit Tiong Kandang yang terus dijaga masyarakat adat, bahkan saat musim kemarau mereka tidak pernah kesusahan air. IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Masyarakat ketemenggungan Tae yang tinggal di lingkar Bukit Tiong Kandang berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. Ada kekhawatiran tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah kelola masyarakat hukum adat berdampak pada generasi penerus. 

 

IDIL AQSA AKBARY, Sanggau

BERSAMA beberapa jurnalis lokal dan nasional, Pontianak Post berkesempatan mengunjungi Desa Tae, Selasa (12/4). Dari ibu kota Kalbar, Pontianak butuh waktu tempuh sekitar tiga jam untuk bisa sampai ke desa yang berada dalam wilayah adat Ketemenggungan Tae di Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau ini.

Ketika kami sampai ke lokasi, hari sudah senja. Puluhan masyarakat terlihat berkumpul di tanah lapang menyambut kedatangan kami. Sebelum masuk gerbang di Kampung Tae, terlebih dahulu dilakukan ritual adat “nyamut muai”. Tujuannya agar para tamu yang datang selamat dari marabahaya dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Diringi musik dari gamelan bambu, dukun kampung terus membacakan mantra sambil menaburkan beras kuning. 

Salah seorang perwakilan tamu diminta memotong seekor ayam jago. Darahnya ditampung di sebuah mangkok. Kemudian, sang dukun mengoleskan darah ayam itu ke kening masing-masing tamu. Setelah itu, warga setempat menyuguhkan beraneka kesenian khas suku Dayak Mali di sana, misalnya tari-tarian dan atraksi silat. Meski sederhana, upacara penyambutan berlangsung khidmat dan meriah. Usai penyambutan, hari pun mulai gelap. Tak banyak yang bisa dilakukan di hari pertama ini. 

Malam harinya, sekitar pukul 19.00 diadakan pertemuan di balai desa dengan mengundang perwakilan camat serta puluhan warga dari tiap kampung di Desa Tae. Dalam pemaparan oleh Kepala Desa Tae, Melkianus Midi, sejak dahulu masyarakat adat di sana terbukti mampu hidup secara mandiri dan berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. 

Namun ada fakta yang menarik, ternyata 83,45 persen wilayah Desa Tae beririsan bahkan tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi Biasa (HPB).

Secara administratif, Desa Tae terdiri dari empat dusun yang meliputi delapan kampung, yakni Kampung Bangkan, Mak Ijing, Semangkar, Maet, Tae, Teradak, Peragong dan Padakng. Luas wilayah desa 2.538,55 hektare dengan jumlah penduduk 1.616 jiwa atau sekitar 425 kepala keluarga (KK). 

Kampung Bangkan paling luas beririsan dengan HL yaitu mencapai 302,67 hektare, disusul Padakang 266,13 hektare, Mak Ijing 65,74 hektare, dan Teradak 50,23 hektare. Bila ditambah kawasan HL dan HPB yang tumpang tindih dengan wilayah desa Tae maka kawasan HL seluas 683,76 hektare atau 26,93 persen dan kawasan HPB seluas 1.434,87 hektare atau 56,52 persen. Artinya hanya ada sisa sekitar 419,92 hektare atau 16,55 persen saja lahan milik masyarakat.

Fakta ini didapat dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat desa yang difasilitasi Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada 2013 lalu.

Menurut Midi adanya wilayah yang beririsan dan tumpang tindih dengan kawasan hutan telah menumbuhkan rasa keterancaman pada masyarakat Tae yang sudah mampu menjaga kelestarian bumi. Masyarakat di sana juga rentan mengalami kemiskinan karena berkurangnya akses penduduk terhadap tanah. Bahkan akibat menyandang status kawasan hutan, masyarakat desa mengalami hambatan untuk mengakses bantuan pemerintah. Seperti bantuan bibit, cetak sawah dan lain-lain.

Hak kelola masyarakat terhadap lahan yang sempit membuat ruang mencari nafkah dan peningkatan ekonomi terbatas. “Memang sampai sekarang kebutuhan masih cukup, tetapi bagaimana nanti dengan anak cucu ke depan. Jumlah penduduk terus bertambah, ditakutkan malah menimbulkan konflik,” ujarnya. 

Dia mengatakan dengan pemerintah memberikan status kawasan lindung sebenarnya baik untuk menjaga hutan. Tetapi dengan jumlah yang mencapai lebih dari 80 persen dinilai terlalu besar. Ada hak-hak masyarakat terhadap lahan yang diminta untuk dikembalikan termasuk sawah, perkuburan, lapangan bola, sekolah dan lain-lain. “Kami juga tidak meminta 100 persen lahan bebas dari hutan lindung. Hanya kawasan-kawasan yang penting saja,” terangnya. 

Selain itu, juga ada kekhawatiran, ke depan aturan pemerintah bisa berubah. Misalnya pemerintah justru mengizinkan lahan tersebut dibuka untuk investasi perusahaan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan lain-lain. “Jika statusnya hutan lindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami meminta dikembalikan ke hak komunal masyarakat sehingga kami bisa ikut melindungi,” jelasnya. 

Dengan modal pemetaan dan kelestarian hutan yang terjaga melalui kearifan lokal, ada keinginan masyarakat untuk menjadikan Desa Tae sebagai desa adat. Midi yakin kuncinya tinggal memperkuat masyarakat adat untuk menyatukan komitmen menjaga kelestarian alam. Sebab dengan adanya pemetaan tatakelola ruang di wilayah desa semakin jelas. “Selain itu ada kekuatan di mata hukum jika suatu saat terjadi konflik mengenai wilayah,” ucapnya. 

Hal senada juga diutarakan Sekretaris Camat Balai Batang Tarang Adi Susanto (50 tahun), yang siap mendukung desa ini didaulat sebagai desa adat. Alasannya karena diperkirakan ke depan akan banyak permasalahan muncul. “Luas kelola tanah yang sempit sementara manusia terus bertambah dan kebutuhan terus meningkat,” katanya. 

Dia berpesan agar masyarakat bisa menguatkan kembali hukum-hukum adat. Sebab hanya adat dan tradisi yang selama ini terbukti mampu menjaga wilayah desa. Setidaknya sejauh ini ada tiga hal dari kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian lingkungan di sana. Yaitu bukit Tiong Kandang yang terjaga keasriannya dan hutannya yang dikeramatkan, kesuburan tanah dengan membuat tembawang atau kebun yang diwariskan secara turun temurun serta menjaga sumber air  sehingga air terjun dan sungai tetap bersih. “Saya harap bukan hanya Desa Tae yang bisa seperti ini, tapi juga desa lainnya karena masalah yang dialami tiap desa hampir sama,” tandasnya.**

Sumber:

[http://www.pontianakpost.com/terbelenggu-status-kawasan-hutan-waswas-nasib-anak-cucu].

 

"Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan." 

Majang Kandoi terharu sedih setelah mendengar cerita getir beberapa perempuan dewasa dari Kab. Ketapang, dan peristiwa tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Bengkayang dan Singkawang yang menelan banyak korban jiwa baru-baru ini. Dalam satu artikel yang dibacakan di forum UNESCO dan UNDP pada 6 Agustus 1998, di Jakarta, Djuweng menghantarnya dengan kisah nyata para perempuan dewasa itu. “Mereka sedang menangkap ikan di sebuah sungai di tengah kebun sawit. Tiba-tiba seorang satpam mendatangi mereka lalu membentak dengan garangnya. Tumpahkan ikan-ikan itu ke sungai! Kalian tidak punya hak untuk menangkap ikan di sini. Sungai ini bukan lagi milik kalian. Sungai ini milik perusahaan. Para perempuan itu menumpahkan ikan hasil tangkapan mereka. Sambil menahan kepiluan yang memukul-mukul dada, mereka pulang ke rumah masing-masing dalam kebisuan,” tulisnya. Setelah perusahaan sawit datang, akses warga kampung terhadap sumber daya alam sekitar pun hilang. 16 Januari 2015, 8 orang tewas akibat tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Kec. Monterado, Kab. Bengkayang. Sebelumnya, di Kec. Singkawang Selatan, 4 Oktober 2014 lalu, 20 jiwa melayang karena tertimbun tanah longsor di lokasi penambangan emas. Apakah nasib apes korban tewas itu murni karena ulah mereka sendiri, ataukah juga ada unsur kelalaian pihak-pihak terkait?

Atas nama pembangunan nasional, tak sedikit rakyat, baik individu dan komunitas lokal terpaksa mengorbankan tanahnya diserobot oleh perusahaan yang mengantongi ijin Pemerintah. Meski janji-janji terlanjur telah diobral dan perusahaan terus beroperasi, tetap saja sebagian besar warga setempat tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali debu-debu dan lumpur jalan perusahaan. Dalam perspektif pembangunan, kegiatan perusahaan yang melakukan pembersihan lahan, penebangan hutan hingga mengeruk isi perut bumi diasosiasikan sebagai program pembangunan.

Tak sedikit pengalaman hadirnya program pembangunan itu tidak saja telah memperkaya segelintir warga, namun juga telah mengubah sebagian besar warga hingga menderita dan semakin miskin. Mereka yang jadi mafia tanah dan mendukung perusahaan dapat untung. Sedangkan sekelompok warga yang kehilangan tanah, kebun dan lahan kelolanya semakin miskin. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar... arus perubahan pun semakin kencang.

Daftar korban pembangunan semakin lengkap karena rakyat urung menikmati pajak dari perusahaan. Tak sedikit usahawan yang berijin resmi itu mangkir dari kewajiban membayar pajak. Di luar itu, ditengarai tidak sedikit perusahaan yang beraktivitas di luar prosedur. Tak semua aturan dan prosedur terkait perijinan ditaati oleh seluruh pemegang ijin. Lebih dari itu, ada di antaranya yang melanggar hak-hak hidup manusia. Organisasi JATAM, Kaltim menyatakan per 2011-2014 telah terjadi korban nyawa 11 anak-anak akibat kegiatan perusahaan pertambangan di Kaltim. Di manakah keadilan dan penegakan hukum itu? 

Hak rakyat pun dirampas karena praktik korupsi dana uang Negara untuk proyek pembangunan infrastruktur umum yang seharusnya digunakan sesuai standar. Padahal tak sedikit dari proyek tersebut sumber dananya dari utang luar negeri. Menurut data per Juli 2014, seperti dilansir Bank Indonesia tercatat utang luar negeri Indonesia menembus US$ 290,6 milyar (setara dengan Rp3.501,2 trilyun).

Inilah situasi kita selama ini. Pembangunan beda-beda tipis dengan pengorbanan. Katanya pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan apanya? Apakah dampak-dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan?

Tahun 2016 ini, kita resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara kita harus membuka akses masuk-keluar orang dan barang seluas-luasnya. Penduduk kita terbanyak se ASEAN. Pasti sudah dilirik Negara tetangga. Ini menantang potensi ekspor kita, tapi juga bisa meningkatkan ketergantungan kita pada kekuatan impor asing. Apalagi produk-produk luar negeri harganya seringkali bisa lebih murah dari harga produk lokal. Di era MEA nanti, dalam semangat persaingan pasar, bagaimana kah wajah pembangunan kita? Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan. Semoga tidak semakin banyak rakyat di negeri ini merasa demikian sehingga tak perlu ikut sedih seperti Majang Kandoi. Hmm…kita sudahi dulu lah gerundelan ini, ya! Namanya aja gerundelan. [giring@esai].

Dampak Pemanasan Global bagi Masyarakat Adat

Pemanasan Global akhir-akhir ini menjadi issu yang mendunia, sekarang informasinya mungkin hanya di dapat dan dipahami oleh beberapa pihak saja, seperti pemerintah, LSM, Akademisi dan pengusaha. Masyarakat yang ada di daerah, seperti masyarakat Dayak Kualatn yang tinggal di kampung Munggus dan sekitarnya mungkin saja belum memahami teori tentang Pemanasan Global. Namun, secara fakta masyarakat telah merasakan dampak pemanasan global. Terjadinya perubahan iklim, terutama tentang musim yang tak menentu membuat masyarakat sulit memprediksi musim lagi, contoh pada bulan Agustus seharusnya adalah saat membakar ladang tetapi masih sering turun hujan. Akibatnya kegiatan membakar ladang menjadi terlambat, terlambat membakar ladang artinya terlambat juga aktivitas menugal padi, dan seterusnya yang pada akhirnya terpengaruhinya hasil ladang. 

Musim hujan yang banyak turun pada tahun 2009–2010 menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan uang tunai, hal ini disebabkan masyarakat sulit untuk menoreh karet. Kurangnya hasil dari karet menyebabkan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dan membiaya sekolah anak. 


Bukit Serangkang, lokasi Tonah Colap Torutn Pusaka, menyimpan beragam kekayaan alam

Pada musim kemarau yang panjang seperti tahun 2008 petani juga mengalami masalah dalam kegiatan di ladang. Kemarau yang terlalu panjang menyebabkan padi dan tanaman sayur-sayuran yang ditanam tidak tumbuh dengan baik. Untuk mengatasi keadaan ini banyak petani harus menanam ulang ladangnya. Walaupun telah ditanami ulang, hasil ladang masih kurang karena jumlah dan mutu benih yang ditanam tidak seperti saat menanam pertama. 

Di musim kemarau yang panjang, untuk mengantisipasi kegagalan panen di muh (ladang), ada masyarakat yang mulai beralih menanam padi di ranah (tanah basah).

  

 

Tonah Colap Torutn Pusaka 

Masyarakat adat di kampung Mungus, Setontong, Kelabit dan Lempaung menyebar di sepanjang sungai Kualan di desa Kualan Hilir kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Mereka mempunyai ikatan yang kuat dengan alam tempat dimana mereka berada. Agar tetap lestari, mereka mengelola sumber daya alamnya dengan cara-cara yang mereka fahami sejak turun temurun.


Diskusi pembuatan kesepakatan adat Tonah Colap Torutn Pusaka Bukit Serangkang


Upacara adat Pengukuhan Tonah Colap Torutn Pusaka Bukit Serangkang

Kawasan tertentu dijadikan ladang, kawasan lainnya ditanami dengan karet dan buah-buahan lokal, keramat dan kuburan pada lokasi lainnya dipelihara agar tidak rusak, kekayaan hutan diambil seperlunya untuk kebutuhan sehari-hari dan sistem pertanian yang mereka terapkan tidak menggunakan pestisida. Semuanya berjalan dalam keseimbangan yang alami. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya investasi besar seperti HPH dan HTI sebelumnya dan mulai  masuknya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di wilayah ini sedikitnya telah membuat masyarakat menjadi tidak kompak dan ada konflik antar masyarakat terutama kelompok yang pro dan yang menolak masuknya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Hutan yang mereka punyai selama ini terancam habis. 


Menggunakan perahu motor menyeberangi sungai Kualatn

Keprihatinan pun muncul dari beberapa warga setempat, mereka mulai mengadakan diskusi-diskusi kecil di antara mereka. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2010, 19 orang masyarakat adat di kampung Mungus mengadakan diskusi yang lebih terfokus. Diskusi ini difasilitasi oleh Lorensius Tatang dari Pancur Kasih yang pada kesempatan tersebut sedang melakukan sosialisasi mengenai dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Diskusi ini menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa masyarakat akan membuat Tonah Colap Torutn Pusaka di bukit Serangkang yang terletak di dusun Setontong pada bulan Mei 2010. Bukit Serangkang ini sejak dahulu telah dilindungi oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya Tonah Colap Torutn Pusaka ini akan semakin menguatkan keberadaannya. 


Tugu utama dari keramat di Tonah Colap Torutn Pusaka diukir dengan motif “kelimpio berayun” dan “pocok rebung”

Tonah Colap Torutn Pusaka adalah lokasi yang dilindungi kelestariannya. Bagi masyarakat Mungus dan sekitarnya, hal ini merupakan upaya melindungi sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti pepohonan, buah-buahan hutan, ramuan obat-obatan, lokasi berkembangbiak binatang-binatang hutan dan sebagai sumber air. Sebuah upaya kecil yang dilakukan untuk penyelamatan bumi dari dampak pemanasan global. 

Menindaklajuti rekomendasi ini, pada tanggal 16 Mei 2010 bertempat di kampung Mungus dan dilanjutkan pada tanggal 17 Mei 2010 bertempat di kampung Setontong diadakan pertemuan untuk menyepakati waktu pelaksanaan dan tugas masing-masing kampung yang terlibat.

Puncak kegiatan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2010. Peserta dari kampung-kampung berangkat pagi-pagi sekali. Untuk sampai ke bukit Serangkang harus menyeberangi sungai Kualan menggunakan perahu motor (speedboat) dan singgah di Sungai Putih. Di Sungai Putih peserta turun sambil membawa keperluan untuk acara bebantatn. Dari Sungai Putih peserta berjalan kaki sekitar 1,5 hingga 2 jam baru tiba di Ketiau puncak tertinggi Bukit Serangkang yang terletak di dusun Setontong desa Kualan Hilir. 

Tidak lama berselang setelah semua peserta berkumpul, upacara adat bebantan dimulai di pimpin oleh Pak Ribek yang didampingi 2 dukun lainnya mereka bertiga berasal dari kampung Belantek. 

Usai upacara adat, dibacakan berita acara pengukuhan Bukit Serangkang sebagai Tonah Colap Torutn Pusaka. Berita acara ini dibacakan oleh pak Sito Maryono dihadapan seluruh peserta yang hadir. Dengan diadakannya adat bebantatn dan dibacakannya berita acara pengukuhan ini maka secara resmi telah dikukuhkan Tonah Colap Torutn Pusaka Bukit Serangkang. [Dimuat di Majalah Kalimantan Review, Edisi 197/XX/Januari 2012].

 

Berita acara pengukuhan Bukit Serangkang sebagai Tonah Colap Torutn Pusaka

Denah Kantor

Alamat Kami


Logo Pancur Kasih


Gedung Lantai 2, Kompleks Persekolahan SMP/SMU St. Fransiskus Asisi
Jalan G. S. Mahmud, Gg. Selat Sumba III, Kelurahan Siantan Tengah,
Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat - Indonesia 78243

+62 (561) 887 094
+62 (561) 887 094
kontakkami@pancurkasih.org