Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Acara Kedepan

Perkumpulan Pancur Kasih disingkat PPK atau biasa disebut Pancur Kasih pada awalnya didirikan dalam bentuk Yayasan pada tanggal 24 April 1981, dengan nama Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) dan terdaftar di Notaris Tomi Tjoa Keng Liet, SH pada tahun 1981, No. 86. Sejak tahun 2002, perubahan Akta Notaris dan terdaftar di Notaris Veronica Elisabeth Elly, SH dengan Akta No. 52 atas nama Perkumpulan, dilanjutkan dengan perubahan Akta Notaris pada Februari 2013 yang terdaftar di Notaris Ali, SH dengan Akta No. 22. Pancur Kasih adalah Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Nirlaba yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat. Kala itu, tahun 1981, A.R. Mecer, A. Milon Somak, Maran Marcellinus A., P. Heliodorus, OFM. Cap, Syaikun Riady, dan Firmus Kadri mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) untuk merespon persoalan sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat Dayak di bidang pendidikan, ekonomi, sumber daya alam dan ekologi di Kalimantan Barat. selengkapnya
Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang
Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang
Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu
Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu
Pembangunan = Pengorbanan ?
Pembangunan = Pengorbanan ?

Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang

18 April 2017

 

Oleh: Yanuarius Viodeogo

Bisnis.com, BENGKAYANG – Balai Perhutanan Sosial Kalimantan menyatakan wilayah adat Pareh Desa Semunying Jaya bakal diakui memiliki legalitas hutan adat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup jika menyelesaikan beberapa tahap lagi.

Tahap paling penting dan sudah diselesaikan adalah pemetaan partisipatif wilayah adat, di desa yang berada di Kabupaten Bengkayang tersebut.

Kepala BPSKL Kalimantan Nurhasnih Ani mengatakan, apabila suatu kawasan hutan lindung adat sudah dipetakan maka artinya telah memasuki proses penting bila disertai lagi dengan patok-patok tapal antar wilayah yang saling berbatasan.

“Presiden Joko Widodo sedang mempercepat perhutanan sosial salah satunya melalui skema hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Ini adalah peluang,” kata Nurhasnih dari keterangan pers yang diterima Bisnis, Selasa (18/4).

Desa itu baru saja meluncurkan peta partisipatif sekaligus pengesahan di hadapan masyarakat wilayah adat Pareh. Peluncuran digelar, bersamaan dengan kegiatan serah terima dan semiloka dalam mendorong pengakuan hak komunal masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif total luas wilayah adat Iban Pareh, Semunying Jaya mencapai 10.418 Ha mencakup 7.732 Ha atau sebesar 74,22% merupakan lahan kebun kelapa sawit. Kemudian seluas 1.451 Ha atau 13,94% adalah lahan karet.

Seluas 1.156 Ha atau 11,10% wilayah hutan, sawah seluas 41,47 Ha atau sebesar 0,40%, danau seluas 15,09 Ha atau seluas 0,14%, pemukiman seluas 13,58 Ha atau sebesar 0,13%, dan tembawang atau temawai seluas 6,31 Ha atau sebesar 0,06%.

Saat peluncuran pada 11 April 2017 itu selain dihadiri tim BPSKL Wilayah Kalimantan, diikuti pula Sekretaris Camat Jagoi Babang, Credit Union Gerakan Konsepsi Filosofi Petani Pancur Kasih (CU FPPK) dan peserta utusan masyarakat adat dari Kabupaten Landak dan Sambas.

Dalam semiloka itu menghasilkan tiga rencana aksi yaitu pertama, memperjuangkan hasil peta partisipatif wilayah adat Iban Pareg, Semunying Jaya ke pengakuan hutan adat. Hutan lindung adat Semunying Kolam memiliki luas 1.420 Ha dan hutan lindung adat Metang Abek 1.800 Ha.

Kedua, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas seluruh warga Semunying Jaya berkomitmen menjadi anggota CU Gerakan Konsepsi Filosofi Petani (CU FPPK).

Ketiga, dalam rangka memperluas konsolidasi gerakan masyarakat adat di perbatasan maka seluruh peserta sepakat akan segera membentuk forum komunikasi masyarakat adat perbatasan Indonesia-Malaysia.

Masyarakat adat itu terdiri dari masyarakat adat Iban Pareh Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, masyarakat adat Salako, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan masyarakat adat Iban Sebaruk di Segumon, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Koordinator Perkumpulan Pancur Kasih Matheus Pilin mengutarakan, pemetaan partisipatif dihasilkan melalui proses tahapan yang cukup panjang dan memenuhi unsur partisipatif dari masyarakat.

“Peta ini adalah alat demi mempertegas wilayah adat atau ruang hidup orang Iban Pareh. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan peta ini untuk kepentingan pribadi,” kata dia.

Warga Pareh bernama Ilukinda mengaku senang ikut dalam kepanitiaan pemetaan dan menyadari pentingnya tanah untuk kehidupan. “Penerus kita yang akan datang pun bisa mengetahui wilayah adat Iban Pareh, Desa Semunying Jaya ini.”

[Dimuat di: http://ramadan.bisnis.com/read/20170418/411/646186/pemerintah-akui-legalitas-hutan-adat-bengkayang, diunduh pada 27/1/2017, jam 2:41 Wiba].

Tag: bengkayang, hutan adat

Editor: Rustam Ag.

Terbelenggu Status Kawasan Hutan, Waswas Nasib Anak Cucu

  Minggu, 17 April 2016 09:41

SUMBER AIR : Salah satu sumber air di kaki bukit Bukit Tiong Kandang yang terus dijaga masyarakat adat, bahkan saat musim kemarau mereka tidak pernah kesusahan air. IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Masyarakat ketemenggungan Tae yang tinggal di lingkar Bukit Tiong Kandang berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. Ada kekhawatiran tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah kelola masyarakat hukum adat berdampak pada generasi penerus. 

 

IDIL AQSA AKBARY, Sanggau

BERSAMA beberapa jurnalis lokal dan nasional, Pontianak Post berkesempatan mengunjungi Desa Tae, Selasa (12/4). Dari ibu kota Kalbar, Pontianak butuh waktu tempuh sekitar tiga jam untuk bisa sampai ke desa yang berada dalam wilayah adat Ketemenggungan Tae di Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau ini.

Ketika kami sampai ke lokasi, hari sudah senja. Puluhan masyarakat terlihat berkumpul di tanah lapang menyambut kedatangan kami. Sebelum masuk gerbang di Kampung Tae, terlebih dahulu dilakukan ritual adat “nyamut muai”. Tujuannya agar para tamu yang datang selamat dari marabahaya dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Diringi musik dari gamelan bambu, dukun kampung terus membacakan mantra sambil menaburkan beras kuning. 

Salah seorang perwakilan tamu diminta memotong seekor ayam jago. Darahnya ditampung di sebuah mangkok. Kemudian, sang dukun mengoleskan darah ayam itu ke kening masing-masing tamu. Setelah itu, warga setempat menyuguhkan beraneka kesenian khas suku Dayak Mali di sana, misalnya tari-tarian dan atraksi silat. Meski sederhana, upacara penyambutan berlangsung khidmat dan meriah. Usai penyambutan, hari pun mulai gelap. Tak banyak yang bisa dilakukan di hari pertama ini. 

Malam harinya, sekitar pukul 19.00 diadakan pertemuan di balai desa dengan mengundang perwakilan camat serta puluhan warga dari tiap kampung di Desa Tae. Dalam pemaparan oleh Kepala Desa Tae, Melkianus Midi, sejak dahulu masyarakat adat di sana terbukti mampu hidup secara mandiri dan berhasil menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokalnya. 

Namun ada fakta yang menarik, ternyata 83,45 persen wilayah Desa Tae beririsan bahkan tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik Hutan Lindung (HL) maupun Hutan Produksi Biasa (HPB).

Secara administratif, Desa Tae terdiri dari empat dusun yang meliputi delapan kampung, yakni Kampung Bangkan, Mak Ijing, Semangkar, Maet, Tae, Teradak, Peragong dan Padakng. Luas wilayah desa 2.538,55 hektare dengan jumlah penduduk 1.616 jiwa atau sekitar 425 kepala keluarga (KK). 

Kampung Bangkan paling luas beririsan dengan HL yaitu mencapai 302,67 hektare, disusul Padakang 266,13 hektare, Mak Ijing 65,74 hektare, dan Teradak 50,23 hektare. Bila ditambah kawasan HL dan HPB yang tumpang tindih dengan wilayah desa Tae maka kawasan HL seluas 683,76 hektare atau 26,93 persen dan kawasan HPB seluas 1.434,87 hektare atau 56,52 persen. Artinya hanya ada sisa sekitar 419,92 hektare atau 16,55 persen saja lahan milik masyarakat.

Fakta ini didapat dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat desa yang difasilitasi Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada 2013 lalu.

Menurut Midi adanya wilayah yang beririsan dan tumpang tindih dengan kawasan hutan telah menumbuhkan rasa keterancaman pada masyarakat Tae yang sudah mampu menjaga kelestarian bumi. Masyarakat di sana juga rentan mengalami kemiskinan karena berkurangnya akses penduduk terhadap tanah. Bahkan akibat menyandang status kawasan hutan, masyarakat desa mengalami hambatan untuk mengakses bantuan pemerintah. Seperti bantuan bibit, cetak sawah dan lain-lain.

Hak kelola masyarakat terhadap lahan yang sempit membuat ruang mencari nafkah dan peningkatan ekonomi terbatas. “Memang sampai sekarang kebutuhan masih cukup, tetapi bagaimana nanti dengan anak cucu ke depan. Jumlah penduduk terus bertambah, ditakutkan malah menimbulkan konflik,” ujarnya. 

Dia mengatakan dengan pemerintah memberikan status kawasan lindung sebenarnya baik untuk menjaga hutan. Tetapi dengan jumlah yang mencapai lebih dari 80 persen dinilai terlalu besar. Ada hak-hak masyarakat terhadap lahan yang diminta untuk dikembalikan termasuk sawah, perkuburan, lapangan bola, sekolah dan lain-lain. “Kami juga tidak meminta 100 persen lahan bebas dari hutan lindung. Hanya kawasan-kawasan yang penting saja,” terangnya. 

Selain itu, juga ada kekhawatiran, ke depan aturan pemerintah bisa berubah. Misalnya pemerintah justru mengizinkan lahan tersebut dibuka untuk investasi perusahaan seperti pertambangan, perkebunan sawit dan lain-lain. “Jika statusnya hutan lindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami meminta dikembalikan ke hak komunal masyarakat sehingga kami bisa ikut melindungi,” jelasnya. 

Dengan modal pemetaan dan kelestarian hutan yang terjaga melalui kearifan lokal, ada keinginan masyarakat untuk menjadikan Desa Tae sebagai desa adat. Midi yakin kuncinya tinggal memperkuat masyarakat adat untuk menyatukan komitmen menjaga kelestarian alam. Sebab dengan adanya pemetaan tatakelola ruang di wilayah desa semakin jelas. “Selain itu ada kekuatan di mata hukum jika suatu saat terjadi konflik mengenai wilayah,” ucapnya. 

Hal senada juga diutarakan Sekretaris Camat Balai Batang Tarang Adi Susanto (50 tahun), yang siap mendukung desa ini didaulat sebagai desa adat. Alasannya karena diperkirakan ke depan akan banyak permasalahan muncul. “Luas kelola tanah yang sempit sementara manusia terus bertambah dan kebutuhan terus meningkat,” katanya. 

Dia berpesan agar masyarakat bisa menguatkan kembali hukum-hukum adat. Sebab hanya adat dan tradisi yang selama ini terbukti mampu menjaga wilayah desa. Setidaknya sejauh ini ada tiga hal dari kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian lingkungan di sana. Yaitu bukit Tiong Kandang yang terjaga keasriannya dan hutannya yang dikeramatkan, kesuburan tanah dengan membuat tembawang atau kebun yang diwariskan secara turun temurun serta menjaga sumber air  sehingga air terjun dan sungai tetap bersih. “Saya harap bukan hanya Desa Tae yang bisa seperti ini, tapi juga desa lainnya karena masalah yang dialami tiap desa hampir sama,” tandasnya.**

Sumber:

[http://www.pontianakpost.com/terbelenggu-status-kawasan-hutan-waswas-nasib-anak-cucu].

 

"Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan." 

Majang Kandoi terharu sedih setelah mendengar cerita getir beberapa perempuan dewasa dari Kab. Ketapang, dan peristiwa tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Bengkayang dan Singkawang yang menelan banyak korban jiwa baru-baru ini. Dalam satu artikel yang dibacakan di forum UNESCO dan UNDP pada 6 Agustus 1998, di Jakarta, Djuweng menghantarnya dengan kisah nyata para perempuan dewasa itu. “Mereka sedang menangkap ikan di sebuah sungai di tengah kebun sawit. Tiba-tiba seorang satpam mendatangi mereka lalu membentak dengan garangnya. Tumpahkan ikan-ikan itu ke sungai! Kalian tidak punya hak untuk menangkap ikan di sini. Sungai ini bukan lagi milik kalian. Sungai ini milik perusahaan. Para perempuan itu menumpahkan ikan hasil tangkapan mereka. Sambil menahan kepiluan yang memukul-mukul dada, mereka pulang ke rumah masing-masing dalam kebisuan,” tulisnya. Setelah perusahaan sawit datang, akses warga kampung terhadap sumber daya alam sekitar pun hilang. 16 Januari 2015, 8 orang tewas akibat tanah longsor di lokasi tambang rakyat di Kec. Monterado, Kab. Bengkayang. Sebelumnya, di Kec. Singkawang Selatan, 4 Oktober 2014 lalu, 20 jiwa melayang karena tertimbun tanah longsor di lokasi penambangan emas. Apakah nasib apes korban tewas itu murni karena ulah mereka sendiri, ataukah juga ada unsur kelalaian pihak-pihak terkait?

Atas nama pembangunan nasional, tak sedikit rakyat, baik individu dan komunitas lokal terpaksa mengorbankan tanahnya diserobot oleh perusahaan yang mengantongi ijin Pemerintah. Meski janji-janji terlanjur telah diobral dan perusahaan terus beroperasi, tetap saja sebagian besar warga setempat tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali debu-debu dan lumpur jalan perusahaan. Dalam perspektif pembangunan, kegiatan perusahaan yang melakukan pembersihan lahan, penebangan hutan hingga mengeruk isi perut bumi diasosiasikan sebagai program pembangunan.

Tak sedikit pengalaman hadirnya program pembangunan itu tidak saja telah memperkaya segelintir warga, namun juga telah mengubah sebagian besar warga hingga menderita dan semakin miskin. Mereka yang jadi mafia tanah dan mendukung perusahaan dapat untung. Sedangkan sekelompok warga yang kehilangan tanah, kebun dan lahan kelolanya semakin miskin. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar... arus perubahan pun semakin kencang.

Daftar korban pembangunan semakin lengkap karena rakyat urung menikmati pajak dari perusahaan. Tak sedikit usahawan yang berijin resmi itu mangkir dari kewajiban membayar pajak. Di luar itu, ditengarai tidak sedikit perusahaan yang beraktivitas di luar prosedur. Tak semua aturan dan prosedur terkait perijinan ditaati oleh seluruh pemegang ijin. Lebih dari itu, ada di antaranya yang melanggar hak-hak hidup manusia. Organisasi JATAM, Kaltim menyatakan per 2011-2014 telah terjadi korban nyawa 11 anak-anak akibat kegiatan perusahaan pertambangan di Kaltim. Di manakah keadilan dan penegakan hukum itu? 

Hak rakyat pun dirampas karena praktik korupsi dana uang Negara untuk proyek pembangunan infrastruktur umum yang seharusnya digunakan sesuai standar. Padahal tak sedikit dari proyek tersebut sumber dananya dari utang luar negeri. Menurut data per Juli 2014, seperti dilansir Bank Indonesia tercatat utang luar negeri Indonesia menembus US$ 290,6 milyar (setara dengan Rp3.501,2 trilyun).

Inilah situasi kita selama ini. Pembangunan beda-beda tipis dengan pengorbanan. Katanya pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan apanya? Apakah dampak-dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan?

Tahun 2016 ini, kita resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara kita harus membuka akses masuk-keluar orang dan barang seluas-luasnya. Penduduk kita terbanyak se ASEAN. Pasti sudah dilirik Negara tetangga. Ini menantang potensi ekspor kita, tapi juga bisa meningkatkan ketergantungan kita pada kekuatan impor asing. Apalagi produk-produk luar negeri harganya seringkali bisa lebih murah dari harga produk lokal. Di era MEA nanti, dalam semangat persaingan pasar, bagaimana kah wajah pembangunan kita? Saya kira, bila sebuah program pembangunan mendatangkan banyak masalah, lantas mengapa harus tetap diteruskan? Janganlah pembangunan itu seperti hantu, menakutkan. Semoga tidak semakin banyak rakyat di negeri ini merasa demikian sehingga tak perlu ikut sedih seperti Majang Kandoi. Hmm…kita sudahi dulu lah gerundelan ini, ya! Namanya aja gerundelan. [giring@esai].

Denah Kantor

Alamat Kami


Logo Pancur Kasih


Gedung Lantai 2, Kompleks Persekolahan SMP/SMU St. Fransiskus Asisi
Jalan G. S. Mahmud, Gg. Selat Sumba III, Kelurahan Siantan Tengah,
Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat - Indonesia 78243

+62 (561) 887 094
+62 (561) 887 094
kontakkami@pancurkasih.org