Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Acara Kedepan

Perkumpulan Pancur Kasih disingkat PPK atau biasa disebut Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan (PPSDAK Pancur Kasih) pada awalnya didirikan dalam bentuk Yayasan pada tanggal 24 April 1981, dengan nama Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) dan terdaftar di Notaris Tomi Tjoa Keng Liet, SH pada tahun 1981, No. 86. Sejak tahun 2002, perubahan Akta Notaris dan terdaftar di Notaris Veronica Elisabeth Elly, SH dengan Akta No. 52 atas nama Perkumpulan, dilanjutkan dengan perubahan Akta Notaris pada Februari 2013 yang terdaftar di Notaris Ali, SH dengan Akta No. 22. Pancur Kasih adalah Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Nirlaba yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat. Kala itu, tahun 1981, A.R. Mecer, A. Milon Somak, Maran Marcellinus A., P. Heliodorus, OFM. Cap, Syaikun Riady, dan Firmus Kadri mendirikan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) untuk merespon persoalan sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat Dayak di bidang pendidikan, ekonomi, sumber daya selengkapnya
Target 1,63 Juta Hektare Hutan Adat
Target 1,63 Juta Hektare Hutan Adat
Peta dan Profil Desa Permudah Kinerja Pemerintah
Peta dan Profil Desa Permudah Kinerja Pemerintah
Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang
Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang

  Rabu, 18 Oktober 2017 10:00

PONTIANAK - Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marcellus Tj mengungkapkan seluas 127 ribu hektare ajuan lahan perhutanan sosial dibeberapa wilayah Kalbar, seluas 83 ribu hektare sudah miliki SK Hutan Desa dengan 65 persen terbanyak dari Kubu Raya. Setelah terbit SK, dia berharap, masyarakat dapat memberdayakannya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

"Ini satu yang luar biasa. Pendampingan teman-teman NGO pada masyarakat seperti pemberian latihan dan pemanfaatan sumber alam Hutan Desa sangat positif bagi mereka utamanya dalam peningkatan ekonomi," katanya, Selasa pagi.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, beberapa daerah sudah ditetapkan menjadi hutan kemasyarakatan, ada hutan desa dan hutan adat. Khusus hutan adat masih terus didorong agar terealisasi. Memang bukan gampang mewujudkannya, karena dalam penetapan harus miliki Perda dan penetapan dari kepala daerah. 

Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk menetapkan kawasan hutan adat yang merupakan bagian dari skim perhutanan sosial dalam bentuk surat keputusan guna mengejar target kawasan hutan adat seluas 1,63 juta hektare.

Dari seluruh kabupaten di provinsi ini, baru Kabupaten Sekadau yang sudah menetapkan hutan adat. Luas kawasannya sekitar 40,5 hektare. Sedangkan kabupaten lain masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif dan terhambat peruntukan lahan produksi lain. 

“Penetapan itu karena bupatinya mau menandatangani dan itu tidak di kabupaten lain. Persoalannya adalah, belum ada peraturan daerah tentang pengakuan hutan adat,” kata Marcellus Tj di Pontianak, Selasa (17/10). 

Faktor lain yang menyebabkan belum adanya penetapan itu karena hutan adat yang diusulkan karena berada dalam kawasan hutan produksi lain (HPL) yang telah diberikan izin produksi. Namun izin yang sudah terlanjur diberikan tidak akan diperpanjang lagi. Sementara, di sisi lain pihaknya minta agar daerah tidak memberikan izin baru di kawasan yang masuk dalam usulan sebagai hutan adat. 

"Untuk kelapa sawit tidak mendapatkan izin lagi karena masih moratorium," jelas dia. 

Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah menjelaskan, dalam kegiatan ini banyak pihak terlibat. Selain Dishut, Bappeda, Pokja PS, BPDAS dan kemitraan ikut dilibatkan.

Ketua Koalisi Hak Adat (KHA) Matheus Pillin mengutarakan, 13 anggota NGO yang konsentrasi mendorong hutan adat terealisasi di Kalbar. KHA menargetkan luasan hutan adat mencapai 555.452 hektare sampai 2019 setelah melalui pemetaan partisipatif.

“Dari target dengan PIAP (Peta Indikatif Areal Perhutanan) 1,51 juta hektare perhutanan sosial sementara ada 1,63 juta hektare hutan adat yang baru mendapatkan pengakuan itu baru 40,5 hektare di Sekadau. Kami realistis dengan berbagai pertimbangan target sampai 2019 semiga tercapai 555.452 hektare,” katanya. 

Pentingnya pengakuan hutan adat karena di dalamnya ada kearifan masyarakat di kawasan dan sekitar kawasan. Selain itu, ada cagar alam serta flora dan fauna yang harus dijaga habitatnya. 

Pihaknya mengajukan rekomendasi peta jalan percepatan pengakuan hutan adat termasuk dalam penyiapan dana untuk 555.452 hektare sebesar Rp327.000/hektare atau sebanyak Rp31,75 miliar. (mse/iza)

Rabu, 18 Oktober 2017 | 8:13 WIB

[dimuat di: http://www.suaralandak.com/2017/10/peta-dan-profil-desa-permudah-kinerja.html, diunduh tanggal 21/10/2017, pkl. 1:16 wiba].

Bupati Landak sedang melihat Peta 6 Binua di Kab. Landak

Sengah Temila (Suara Landak) - Guna mendukung kepastian pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Landak, Yayasan Pancur Kasih melalui Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatannya (PPSDAK) menyerahkan hasil pemetaan partisipatif 6 wilayah binua dan 4 Desa di Senakin kepada para tokoh adat Kecamatan Sengah Temila di Aula Gedung Serbaguna Berkat Bagi Bangsa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Selasa (17/10).

Pada kesempatan itu hadir Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Dishut Kalbar, Lassarus Marpaung, SH, MH, Direktur PPSDAK Pancur Kasih, Matheus Pilin, SH, Forkopimka Sengah Temila, Kades, Tokoh adat dan masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Bupati Karolin menyambut baik dengan diserahkannya peta profil binua dan desa dan berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya.

“Saya sangat senang dan menghargai sekali apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari NGO dan Bapak/Ibu Saudara/saudari masyarakat adat itu sesuatu yang luar biasa. Semoga bisa menjadi contoh bagi yang lain,” ungkap Karolin.

Menurut mantan anggota Komisi IX DPR RI itu, dengan adanya peta dan profil desa dan wilayah binua tersebut mempermudah kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait batas-batas wilayah baik di antar Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

“Dengan demikian kita memiliki basis data yang jelas dan sudah termusyawarahkan dengan baik. Jadi kalau sudah kayak gini artinya sudah tidak ada sengketa jadi prosesnya nanti di tingkat pemerintahan biasanya menjadi lebih gampang,” imbuhnya.

Diakuinya, pemerintah daerah Kabupaten Landak saat ini sedang berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui Raperda yang sedang dibahas bersama pihak legislatif.

“Kami selaku pemerintah daerah bersama pihak DPRD Kabupaten Landak juga tengah mengupayakan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang hak-hak masyarakat adat, salah satu yang menjadi poin dalam Raperda tersebut tentang wilayah masyarakat adat,” jelas Karolin.

Bupati Karolin menambahkan hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan profil desa yang telah diserahkan itu akan segera direspon oleh pihaknya agar mendapat pengakuan oleh pemerintah pusat.

“Bukan hanya sekedar dukungan oleh adat, selesai! Kita ingin diakui oleh negara, dan untuk mendapat diakui oleh negara maka harus sah dimata hukum harus mengikuti tahapan dan prosedur yang berlaku. Bukan saya tidak mau teken ya, saya akan menyaksikan dan akan menerima ini sebagai dokumen yang diserahkan kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat kepada saya sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dan memang sudah menjadi tugas saya untuk menindaklanjutinya,” pungkas Karolin.

Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori

Pemerintah Akui Legalitas Hutan Adat Bengkayang

18 April 2017

 

Oleh: Yanuarius Viodeogo

Bisnis.com, BENGKAYANG – Balai Perhutanan Sosial Kalimantan menyatakan wilayah adat Pareh Desa Semunying Jaya bakal diakui memiliki legalitas hutan adat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup jika menyelesaikan beberapa tahap lagi.

Tahap paling penting dan sudah diselesaikan adalah pemetaan partisipatif wilayah adat, di desa yang berada di Kabupaten Bengkayang tersebut.

Kepala BPSKL Kalimantan Nurhasnih Ani mengatakan, apabila suatu kawasan hutan lindung adat sudah dipetakan maka artinya telah memasuki proses penting bila disertai lagi dengan patok-patok tapal antar wilayah yang saling berbatasan.

“Presiden Joko Widodo sedang mempercepat perhutanan sosial salah satunya melalui skema hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Ini adalah peluang,” kata Nurhasnih dari keterangan pers yang diterima Bisnis, Selasa (18/4).

Desa itu baru saja meluncurkan peta partisipatif sekaligus pengesahan di hadapan masyarakat wilayah adat Pareh. Peluncuran digelar, bersamaan dengan kegiatan serah terima dan semiloka dalam mendorong pengakuan hak komunal masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif total luas wilayah adat Iban Pareh, Semunying Jaya mencapai 10.418 Ha mencakup 7.732 Ha atau sebesar 74,22% merupakan lahan kebun kelapa sawit. Kemudian seluas 1.451 Ha atau 13,94% adalah lahan karet.

Seluas 1.156 Ha atau 11,10% wilayah hutan, sawah seluas 41,47 Ha atau sebesar 0,40%, danau seluas 15,09 Ha atau seluas 0,14%, pemukiman seluas 13,58 Ha atau sebesar 0,13%, dan tembawang atau temawai seluas 6,31 Ha atau sebesar 0,06%.

Saat peluncuran pada 11 April 2017 itu selain dihadiri tim BPSKL Wilayah Kalimantan, diikuti pula Sekretaris Camat Jagoi Babang, Credit Union Gerakan Konsepsi Filosofi Petani Pancur Kasih (CU FPPK) dan peserta utusan masyarakat adat dari Kabupaten Landak dan Sambas.

Dalam semiloka itu menghasilkan tiga rencana aksi yaitu pertama, memperjuangkan hasil peta partisipatif wilayah adat Iban Pareg, Semunying Jaya ke pengakuan hutan adat. Hutan lindung adat Semunying Kolam memiliki luas 1.420 Ha dan hutan lindung adat Metang Abek 1.800 Ha.

Kedua, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas seluruh warga Semunying Jaya berkomitmen menjadi anggota CU Gerakan Konsepsi Filosofi Petani (CU FPPK).

Ketiga, dalam rangka memperluas konsolidasi gerakan masyarakat adat di perbatasan maka seluruh peserta sepakat akan segera membentuk forum komunikasi masyarakat adat perbatasan Indonesia-Malaysia.

Masyarakat adat itu terdiri dari masyarakat adat Iban Pareh Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, masyarakat adat Salako, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan masyarakat adat Iban Sebaruk di Segumon, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Koordinator Perkumpulan Pancur Kasih Matheus Pilin mengutarakan, pemetaan partisipatif dihasilkan melalui proses tahapan yang cukup panjang dan memenuhi unsur partisipatif dari masyarakat.

“Peta ini adalah alat demi mempertegas wilayah adat atau ruang hidup orang Iban Pareh. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan peta ini untuk kepentingan pribadi,” kata dia.

Warga Pareh bernama Ilukinda mengaku senang ikut dalam kepanitiaan pemetaan dan menyadari pentingnya tanah untuk kehidupan. “Penerus kita yang akan datang pun bisa mengetahui wilayah adat Iban Pareh, Desa Semunying Jaya ini.”

[Dimuat di: http://ramadan.bisnis.com/read/20170418/411/646186/pemerintah-akui-legalitas-hutan-adat-bengkayang, diunduh pada 27/1/2017, jam 2:41 Wiba].

Tag: bengkayang, hutan adat

Editor: Rustam Ag.

Denah Kantor

Alamat Kami


Logo Pancur Kasih


Gedung Lantai 2, Kompleks Persekolahan SMP/SMU St. Fransiskus Asisi
Jalan G. S. Mahmud, Gg. Selat Sumba III, Kelurahan Siantan Tengah,
Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat - Indonesia 78243

+62 (561) 887 094
+62 (561) 887 094
kontakkami@pancurkasih.org